Peristiwa Sejarah Bandung Lautan Api

MEDIA PUBLIK - SEJARAH. Surat Kabar De Waarheid sebagaimana dikutif Soeara Merdeka Bandung (Juli 1946) memberitahukan bahwa di Downingstreer 10. London, pada awal tahun 1946, Inggris menjanjikan penarikan pasukannya dari Jawa Barat dan menyerahlan Jawa Barat kepada Belanda, yang selanjutnya akan menggunakan sebagai basis militer untuk menghadapi Republik Indonesia.

Kesepakatn dua sekutu Inggris dan NICA (Nederlands Indie Civil Administration) Belanda itu memunculkan perlawanan heroic dari masyarakat dan pemuda pejuang di Bandung, ketika tentara Inggris dan NICA melakukan serangan militer ke Bandung. Tentara sekutu berusaha untuk menguasai Bandung, meskipun harus melanggar hasil perundingan dengan Republik Indonesia.

Agresi militer Inggris dan NICA Belanda pun memicu tindakan pembumihangusan kota oleh para pejuang dan masyarakat Bandung.

Warga Bandung cinta kotanya yang indah, tetapi lebih cinta kemerdekaan….

Sekarang Bandung telah menjadi lautan api …………………………..
Mari, Bung … Bangun … Kembali ……

Tentara Sekutu dan NICA Belanda, yang menguasai wilayah Bandung Utara (wilayah di utara jalan kereta api yang membelah kota Bandung dari timur ke barat), memberikan ultimatum (23 Maret 1946) supaya Tentara Republik Indonesia (TRI) mundur sejauh 11 km dari pusat kota (wilayah di selatan jalan kereta api dikuasai TRI) paling lambat pada tengah malam tanggal 24 Maret 1946. Tuntutan itu disetujui Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, padahal Markas Besar di Yogyakarta telah memerintahkan TRI untuk mempertahankan setiap jengkal tanah Bandung. TRI dan masyarakat Bandung memutuskan untuk mundur ke selatan, tetapi sambil membumihanguskan Kota Bandung agar pihak musuh tidak dapat memanfaatkannya.

Pada siang tanggal 24 Maret 1946, TRI dan masyarakat mulai mengosongkan Bandung Selatan dan mengungsi ke selatan kota. Pembakaran diawali pada pukul 21.00 di Indisch Restaurant di utara Alun-alun (BRI Tower sekarang). Para pejuan dan masyarakat membakari bangunan penting di sekitar jalan kerata api dari Ujung Berung hingga Cimahi. Bersamaan dengan itu, TRI melakukan serangan ke wilayah utara sebagai “upacara” pengunduran diri dari Bandung, yang diiringi kobaran api sepanjang 12 km dari timur ke barat Bandung membara bak lautan api dan langit memerah mengobarkan semangat juang. Tekad untuk merebut kembali Bandung muncul di dalam hati setiap pejuang.

Sejarah heroic itu tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia sebagai peristiwa Bandung Lautan Api (BLA). Lagu Halo-halo Bandung ciptaan Ismail Marzuki menjadi lagi perjuangan pada saat itu. Akhirnya, NICA Belanda berhasil menguasai Jawa Barat sepenuhnya melalui Perjanjian Renville (17 Januari 1948) yang menekan Pemerintah Republik Indonesia untuk mengosongkan Jawa barat dari seluruh pasukan tentara Indonesia, menyusul kegagalan agresi militer 20 Juli – 4 Agustus 1947.

NICA melanggar`gencatan senjata dan terus menggempur basis pertahanan tentara Indonesia hingga Januari 1948. Pasukan Indonesia (Divisi Sliwangi) terpaksa hijrah ke Jawa Tengah pada`tanggal 1 – 22 Pebruari 1948.

Peristiwa Bandung Lautan Api (BLA) menyimpan sejarah yang cukup penting bagi masyarakat Kota Bandung. Saat itu tanggal 24 Maret 1946. Tentara dan warga Bandung membumihanguskan kota agar tentara sekutu tidak dapat menduduki dan mempergunakan fasilitas yang ada di Bandung.

Kemerdekaan yang kini bisa dinikmati masyarakat Bandung itu tidak terlepas dari ribuan pejuang yang ikut membumihanguskan Kota Bandung dan mengusir penjajah pada waktu itu. Namun, seiring berjalannya waktu, satu persatu pejuang BLA tersebut telah pergi.

Kini, veteran BLA yang tersisa hanya tinggal 140 orang saja. Mereka tergabung dalam Legiun Veteran RI (LVRI) Kota Bandung. Veteran ini pun mengaku memperoleh julukan baru yaitu besi tua.

“Kami ini besi tua, yang bisa dijadikan rongsokan atau juga barang antik,” ujar Ketua LVRI Kota Bandung, Sudirman, seusai ziarah dan tabur bunga Peringatan BLA di Taman Makam Pahlawan di Jalan Cikutra, Bandung, Selasa (22/3).

Sudirman mengatakan jumlah pejuang yang ikut BLA sekitar ribuan orang. Tetapi, veteran BLA yang masih hidup saat ini hanya sekitar 140 orang. Banyak pejuang BLA yang sudah berpulang ke pangkuan Sang Khalik.

Meskipun saat ini menjadi ‘besi tua’, tapi Sudirman mengaku dirinya dan veteran lainnya merasa bangga bisa menjadi bagian dari peristiwa heroik Bandung Lautan Api. Mereka bangga bisa ikut berperan bagi kepentingan bangsa. “Saya bangga bisa menjadi bagian sejarah dan membantu bangsa dan negara ini,” ucap lelaki yang rambutnya sudah memutih dan kulitnya keriput tapi jalannya masih terlihat tegap itu.

Walaupun ‘besi tua’, Sudirman mengaku saat ini dirinya masih memiliki semangat juang BLA. “Kalau Surabaya punya monumen dan jadi Kota Pahlawan, Bandung juga punya monumen dan seharusnya jadi Kota Pejuang,” katanya.

Bandung telah melalu tiga era, yaitu :

Era Pajajaran
Pada tahun 1488, daerah yang sekarang dikenal dengan nama Bandung tadinya adalah ibukota Kerajaan Padjajaran. Tetapi dari penemuan arkeologi kuno, kita mengetahui bahwa kota tersebut adalah rumah bagi Australopithecus, Manusia Jawa. Orang-orang ini tinggal di pinggiran sungai Cikapundung sebelah Utara Bandung, dan di pesisir Danau Bandung yang terkenal. Artifak Batu Api masih dapat ditemukan di daerah Dago atas dan di Museum Geologi terdapat gambar dan fragmen dari sisa tengkorak dan artifak.

Masyarakat Sunda adalah petani-petani yang bergantung pada kesuburan tanah di Bandung. Mereka mengembangkan tradisi lisan yang hidup yang didalamnya mencakup pertunjukan wayang golek, dan banyak jenis pertunjukan musik lainya. “Ada sebuah kota bernama Bandung, berisikan 25 sampai 30 rumah,” tulis Juliaen de Silva pada tahun 1614.

Era Kolonial Belanda
Pencapaian dari petualangan bangsa Eropa untuk mencoba keberuntungan mereka di tanah yang subur dan makmur di Bandung, mengarahkan mereka akhirnya pada tahun 1786 saat pembuatan jalan dibangun menghubungkan Jakarta, Bogor, Cianjur dan Bandung. Arus ini meningkat pada tahun 1809 saat Louis Napoleon, penguasa Belanda, memerintahkan Gubernur Jendral H.W. Daendels, untuk meningkatkan pertahanan di Jawa melawan Inggris. Visinya adalah sebuah unit rantai pertahanan dan sebuah jalan untuk persediaan barang antara Batavia dan Cirebon. Tapi daerah pantai ini banyak terdapat rawa-rawa, dan lebih mudah untuk membangun jalan ke arah selatan, melewati dataran tinggi Priangan.

The Groote Postweg (Jalur Pos Terhebat) dibangun 11 mil ke arah utara sampai ke jantung kota Bandung. Seperti biasa dengan kecekatannya, Daendels memerintahkan bahwa ibukota direlokasikan ke jalan tersebut. Bupati Wiranatakusumah II memilih sebuah tempat di bagian selatan jalan dari sisi sungai sebelah barat Cikapundung, dekat sepasang sumur keramat, Sumur Bandung, yang menurut rumor di lindungi oleh dewi Nyi Kentring Manik. Di daerah ini dia membangun dalemnya (istananya) dan alun-alun (pusat kota). Mengikuti orientasi tradisional, Mesjid Agung di tempatkan di sisi selatan, dan pasar tradisional di sisi timur. Rumahnya dan Pendopo (tempat pertemuan) terletak di bagian selatan menghadap gunung keramat Tangkuban Perahu. Saat itulah Kota Kembang lahir.

Sekitar pertengahan abad ke 19, Amerika Selatan cinchona (quinine), teh Assam, dan kopi diperkenalkan pada para dataran tinggi. Pada akhir abad itu Priangan terdaftar sebagai daerah pertanian paling menguntungkan se-profinsi. Pada tahun 1880 rel kereta api menghubungkan Jakarta dan Bandung telah selesai, dan menjanjikan perjalanan selama 2 1/2 jam dari keramaian ibukota Jakarta ke Bandung.

Dengan perubahan gaya hidup di Bandung, hotel, cafe, pertokoan muncul untuk melayani para petani yang entah datang dari dataran tinggi atau dari ibukota sampai daerah pesiar di Bandung. Kalangan masyarakat Concordia terbentuk dan dengan ruang tarinya yang besar merupakan magnet yang menarik orang untuk menghabiskan akhir pekan di kota. Hotel Preanger dan Savoy Homann adalah hotel-hotel pilihan. Braga di sepanjang trotoarnya terdapat toko-toko eksklusive Eropa.

Dengan adanya rel kereta api, cahaya perindustrian berkembang. Begitu panen tanaman mentah telah dapat langsung dikirimkan ke Jakarta untuk pengiriman lewat laut ke Eropa, sekarang proses utama dapat dilakukan secara efisien di Bandung. Orang Cina yang tidak pernah tinggal di Bandung berangsur-angsur datang untuk membantu menjalankan beberapa fasilitas dan mesin dan pelayanan bagi industri-industri baru. Pecinan muncul pada masa ini.

Pada masa awal abad ini, Pax Neerlandica di proklamasikan, menghasilkan perubahan dari pemerintahan militer menjadi sipil. Dengan ini muncul polis tentang desentralisasi untuk meringankan beban administrasi dari pemerintahan pusat. Dan demikianlah Bandung menjadi kotamadya pada tahun 1906.

Perubahan ini memberikan dampak besar pada kota. Balai kota dibangun di ujung utara Braga untuk mengakomodasi pemerintahan yang baru, terpisah dari sistem masyarakat yang asli. Ini kemudian di ikuti oleh pengembangan yang jauh lebih besar saat markas besar militer dipindahkan dari Batavia ke Bandung sekitar tahun 1920. Tempat yang dipilih adalah di bagian timur Balai Kota, dan yang didalamnya terdapat tempat tinggal bagi Panglima perang, kantor, barak, dan gudang persenjataan.

Pada awal abad ke-20 kebutuhan untuk mempunyai seorang profesional yang memiliki kemampuan khusus menggerakan pendirian sekolah tinggi teknik yang disponsori oleh warga kota Bandung. Pada saat yang sama rencana untuk memindahkan ibukota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung sudah matang, kota ini di perluas ke utara. Distrik ibukota ditempatkan di bagian timur laut, daerah yang tadinya adalah persawahan, dan sebuah jalan raya direncanakan untuk dibuat sepanjang 2.5 kilometer menghadap Gunung Tangkuban Perahu dengan Gedung Sate di ujung selatan, dan sebuah monumen kolosal disisi lainnya. Pada kedua sisi dari gedung yang megah ini akan terdapat permukiman bagi kantor-kantor milik permerintahan kolonial.

Sepanjang bantaran sungai Cikapundung diantara pemandangan alam terdapat Kampus Technische Hoogeschool, asrama dan bagian pengurus. Bangunan tua kampus ini dan pemandangannya mencerminkan arsiteknya yang genius Henri Maclain Pont. Di bagian barat daya disediakan untuk rumah sakit dan institute Pasteur, di lingkungan pabrik kina yang tua. Pembangunan ini direncanakan dengan sangat teliti mulai dari arsitekturnya dan perawatan secara detail. Tahun sebelumnya tidak lama sebelum pecahnya perang dunia ke 2 merupakan tahun keemasan bagi Bandung dan dikenang sebagai Bandung Tempoe Doeloe.

Tonggak-Era Kemerdekaan
Setelah Indonesia merdeka, Bandung menjadi ibukota provinsi Jawa Barat. Bandung merupakan tempat terjadinya konferensi Bandung pada tanggal 18 April – 24 April 1955 dengan tujuan untuk promosi ekonomi dan kerjasama budaya antara negara Afrika dan Asia, dan untuk melawan ancaman kolonialisme dan neokolonialisme oleh Amerika Serikat, Uni Soviet atau negara-negara imperialis lainnya.***

SEJARAH TERBITNYA SURAT KABAR SUARA KALIMANTAN (Soeara Kalimantan)

Suara Kalimantan dulunya merupakan surat kabar yang bernama Soeara Kalimantan merupakan surat kabar yang pernah eksis pada masa penjajahan Belanda di Kalimantan Selatan. Surat kabar ini ada dua kepemilikan dan masa penerbitan surat kabar ini memakai nama Soeara Kalimantan yang terbit antara tahun 1930-1942 yang isi pemberitaannya seringkali melawan Pemerintah Hindia Belanda. Surat kabar ini pertama terbitnya pada tanggal 23 Januari 1930.

Dalam Soeara Kalimantan Saptoe 7 Februari 1942 – 19 Moeharram 1361 tertulis bahwa: Directeur-Hoofredacteur A.A. Hamidhan. Kantoor Redactie dan Administratie Pasar Baroeweg No. 110 – Telefoon – adres “swarakalimantan”. Penerbit: Drukk. en Uitgev. My. Kalimantan Bandjermasin. Surat kabar ini dijual eceran 6 sen. Harga langganan satu bulan f.1, tiga bulan (kwartaal) f.3, Luar negeri setahun f.15. Surat kabar ini mempunyai agen di Batavia dan Surabaya.

Karena seringkali berlawanan dengan Pemerintah Hindia Belanda, maka menjelang kedatangan tentara Jepang di Banjarmasin, mesin cetak Soeara Kalimantan dihancurleburkan oleh AVC (Algemene Vernielings Corps) Belanda bersamaan dengan praktek pembumihangusan objek vital lainnya di Banjarmasin dan pada akhirnya surat kabar Soera Kalimantan hanya bisa bertahan sampai tahun 1942.

Pada tanggal 5 Oktober 1945 terbit lagi surat kabar ini dengan nama Soeara Kalimantan yang kepemimpinannya bukan yang dululagi, yaitu dipimpin oleh Ardansyah dan Gusti A. Soegian Noor. Karena pada mulanya bersikap menyuarakan kepentingan NICA, maka surat kabar ini sempat diprotes oleh A.A. Hamidhan yang pernah memimpin dan memakai nama Soeara Kalimantan sebagai surat kabar yang terbit pada tahun 1930-1942 yang isi pemberitaannya seringkali melawan Pemerintah Hindia Belanda. Surat kabar ini hanya bisa bertahan satu tahun yaitu antara tahun 1945-1946.

Perjuangan para pejuang rakyat Kalimantan lewat surat kabar pada waktu itu tidak pupus, untuk mengelabui para penjajah maka nama surat kabar Soera Kalimantan dirubah menjadi surat kabar Kalimantan Berdjuang yakni surat kabar kaum republiken pada masa perang kemerdekaan Indonesia di Kalimantan Selatan.

Dalam penerbitan lain adakalanya ditulis “Kalimantan Berdjoang”. Pelopornya adalah orang-orang dari surat kabar Sinar Hoeloe Soengai dan Majalah Republik, seperti A. Djabar dan Haspan Hadna. Tanggal penerbitan pertama Harian Kalimantan Berdjuang adalah 1 Oktober 1946 beralamat di Jalan Musyawarah Kandangan. Setelah kurang lebih berjalan 3 bulan, media massa ini dipindahkan ke Banjarmasin berkantor di simpang empat Kertak Baru (sekarang ditempati Kantor Pengadilan Tinggi Jalan Haryono MT).

Surat kabar ini tidak kalah isi beritanya menyaingi dan mengimbangi berita-berita yang disuarakan pers NICA “Soeara Kalimantan “, sehingga sejak pertama kali terbit selalu diawasi dengan ketat oleh mata-mata NICA. Bahkan setelah beberapa hari harian terbit, A.Djabar selaku pimpinan umum dipanggil dan mendapat peringatan keras dari Merah Nadalsyah Kiai Besar Afdeling Hulu Sungai.

Sikap Harian Kalimantan Berdjuang yang mendukung Negara Kesatuan dan menentang federalisme, menimbulkan simpati rakyat di daerah ini. Karena sikap yang tegas inilah harian ini selalu diawasi oleh mata-mata Belanda.

Ketika masih terbit di Kandangan, oplah atau tiras harian ini sudah mencapai 500 hingga 750 lembar per hari, maka sesudah pindah ke Banjarmasin tirasnya meningkat menjadi 3.500 lembar perhari.

Dalam tahun 1947 pendukung harian ini bertambah kuat dengan masuknya Adonis Samat (yang berhenti sebagai Pimpinan Redaksi Sinar Hoeloe Soengai dengan seizin Merah Danil Bangsawan). Kemudian pada sekitar bulan Mei 1947 Adonis Samat diangkat menjadi pimpinan redaksi Kalimantan Berdjuang. Haspan Hadna yang sebelumnya memegang jabatan pemimpin redaksi kemudian bertindak sebagai pemimpin perusahaan. Sedangkan wartawannya adalah Mustafa, Zainal dan Arthum Artha.

Dalam tahun 1948 pemerintah NICA melakukan penangkapan-penangkapan terhadap tokoh-tokoh pejuang dan tokoh-tokoh pers, termasuk Haspan Hadna dan Adonis Samat. Namun Kalimantan Berdjuang waktu itu masih terbit mengunjungi para pembaca.

Memasuki tahun 1949 Harian Kalimantan Berdjuang diperkuat dengan masuknya tokoh pers perjuangan lainnya, yakni Yusni Antemas dan Zafry Zamzam. Pada penerbitan Kalimantan Berdjuang edisi Djumat, 11 Nopember 1949 tertulis bahwa Ketua Umum: Haspan Hadna, Ketua Redaksi: Zafry Zamzam, Tata Usaha: A. Djabar. Alamat redaksi: Kertak Baru 133 Banjarmasin Telepon No. 131. Zafry Zamzam kemudian diserahi jabatan sebagai Pemimpin Redaksi yang ditinggalkan Adonis Samat, karena yang bersangkutan bergabung dalam barisan perjuangan bersenjata. Surat kabar ini hanya bisa bertahan beberapa tahun saja yaitu kisaran waktu 1946-1951.

Pada tahun 1995 para pemuda-pemuda Kalimantan yang tinggal di Surabaya yaitu Aspihani, H Marli, Muhammad Yusran dan H Antung Abdan Syahrani, pada waktu itu mereka sebagai seorang mahasiswa dan santri di Bangil pernah menggagas untuk menerbitkan kembali surat kabar Soeara Kalimantan ini dengan merubah kalimat nama menjadi Surat Kabar Mingguan Suara Kalimantan.

Mereka berusaha menggalang dana untuk biaya percetakan, namun dana yang terkumpul tidak tercukupi untuk mencetak Koran tersebut dan pada akhirnya penerbitan dibathalkan.
Sudah sekian lama Surat Kabar Soeara Kalimantan mati tanpa jejak, akhirnya di tahun 2004 muncul lagi dengan nama Surat Kabar Mingguan Suara Kalimantan yang di gagas oleh pemuda intelektual Kalimantan Selatan yaitu Dr. MS. Shiddiq, Aspihani Ideris, dan Badrul Ain sanusi Alafif MS yang beralamat redaksi di Jalan KH Solih Iskandar, Perum Griya Indah, Blok Q No.3-A Bogor. Karena minimnya pendanaan Surat Kabar Mingguan Suara Kalimantan akhirnya hanya bisa bertahan 2 (dua) tahun berjalan.

Tahun 2007 Surat Kabar Mingguan “Suara Kalimantan” muncul lagi walau hanya lewat jalur online (internit) di jalankan oleh para pemuda yang cinta media di Kalimantan Selatan yaitu Aspihani Ideris MH dan Fathur Rahman. Pemberitaannya banyak menyangkut pengangkatan kasus-kasus korupsi di Kalimantan Selatan dan permasalahan pertambangan batubara.

Aspihani Ideris MH berpikiran katanya “Kalau hanya lewat jalur online saya rasa kurang begitu mengena, alangkah baiknya kita terbitkan lewat berupa surat kabar mingguan”.

Akhirnya di awal tahun 2010 Surat Kabar Mingguan “Suara Kalimantan” muncul lagi dengan penampilan beda dan bertemakan Media Politik, Hukum dan Lingkungan, MENGUPAS MASALAH DENGAN TUNTAS yang di prakarsai oleh aktivis-aktivis OKP-LSM di Kalimantan Selatan seperti Dr MS Shiddiq, Aspihani Ideris MH, Sj A Abdis, Dharma Jaya, Ipriani Suleman Kaderi SAB, Fathur Rahman, Badrul Ain S Alafif MS, Kastalani Ideris, Anang Tony, dan M Fauzi Noor yang beralamat REDAKSI / IKLAN / SIRKULASI di Jalan Gatot Subroto, Komplek Mandastana IV RT.31 No.45 Banjarmasin Kode Pos 70236, Telp/Fax : (+62511) 742 2662 / (+62511) 325 4304 Mobile : +6281 9260 5311 dan penerbit PT. LEKEM KALIMANTAN.

Penerbitan dilakukan mingguan setiap hari Senin yang mencetak pertama kalinya di redaksi Radar Banjarmasin dengan cetakan 1000 exsplamper dengan harga jual eceran @ Rp.2500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Surat Kabar Mingguan “Suara Kalimantan” mencetak di Radar Banjarmasin hanya bisa bertahan tiga kali terbit karena biaya cetak yang tidak bisa terjangkau oleh redaksi Surat Kabar Mingguan “Suara Kalimantan”. Pada akhirnya pindah cetak ke redaksi Media Kalimantan dengan sekali cetak 3000 axsplamper dengan harga jual eceran tetap sama seperti semula @ Rp.2500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).***

PERISTIWA AMBARAWA DAN MAGELANG

Media Publik. Sejarah. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethell mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh NICA. Kedatangan Sekutu ini mulanya disambut baik, bahkan Gubernur Jawa Tegah Mr Wongsonegoro menyepakati akan menyediakan bahan makanan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas Sekutu, sedang Sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia.

Namun, ketika pasukan Sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, justru mempersenjatai mereka sehingga menimbulkan amarah pihak Indonesia. Insiden bersenjata timbul di kota Magelang, hingga terjadi pertempuran. Di Magelang, tentara Sekutu bertindak sebagai penguasa yang mencoba melucuti Tentara Keamanan Rakyat dan membuat kekacauan. TKR Resimen Magelang pimpinan M. Sarbini membalas tindakan tersebut dengan mengepung tentara Sekutu dari segala penjuru. Namun mereka selamat dari kehancuran berkat campur tangan Presiden Soekarno yang berhasil menenangkan suasana. Kemudian pasukan Sekutu secara diam-diam meninggalkan Kota Magelang menuju ke benteng Ambarawa. Akibat peristiwa tersebut, Resimen Kedu Tengah di bawah pimpinan Letnan Kolonel M. Sarbini segera mengadakan pengejaran terhadap mereka. Gerakan mundur tentara Sekutu tertahan di Desa Jambu karena dihadang oleh pasukan Angkatan Muda di bawah pimpinan Oni Sastrodihardjo yang diperkuat oleh pasukan gabungan dari Ambarawa, Suruh dan Surakarta.

Tentara Sekutu kembali dihadang oleh Batalyon I Suryosumpeno di Ngipik. Pada saat pengunduran, tentara Sekutu mencoba menduduki dua desa di sekitar Ambarawa. Pasukan Indonesia di bawah pimpinan Letnan Kolonel Isdiman berusaha membebaskan kedua desa tersebut, Letnan Kolonel Isdiman gugur. Sejak gugurnya Letkol Isdiman, Komandan Divisi V Banyumas, Soedirman merasa kehilangan perwira terbaiknya dan ia langsung turun ke lapangan untuk memimpin pertempuran. Kehadiran Kolonel Sudirman memberikan nafas baru kepada pasukan-pasukan RI. Koordinasi diadakan diantara komando-komando sektor dan pengepungan terhadap musuh semakin ketat. Siasat yang diterapkan adalah serangan pendadakan serentak di semua sektor. Bala bantuan terus mengalir dari Yogyakarta, Solo, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan lain-lain.

Tanggal 23 Nopember 1945 ketika matahari mulai terbit, mulailah tembak-menembak dengan pasukan Sekutu yang bertahan di kompleks gereja dan pekuburan Belanda di Jalan Margo Agung. Pasukan Indonesia antara lain dari Yon Imam Adrongi, Yon Soeharto dan Yon Sugeng. Tentara Sekutu mengerahkan tawanan-tawanan Jepang dengan diperkuat tanknya, menyusup ke kedudukan Indonesia dari arah belakang, karena itu pasukan Indonesia pindah ke Bedono.

Pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Soedirman mengadakan rapat dengan para Komandan Sektor TKR dan Laskar. Pada tanggal 12 Desember 1945 jam 04.30 pagi, serangan mulai dilancarkan. Pertempuran berkobar di Ambarawa. Satu setengah jam kemudian, jalan raya Semarang-Ambarawa dikuasai oleh kesatuan-kesatuan TKR.

Pertempuran Ambarawa berlangsung sengit, Kolonel Soedirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang, atau pengepungan rangkap sehingga musuh benar-benar terkurung. Suplai dan komunikasi dengan pasukan induknya terputus sama sekali. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan Sekutu dibuat mundur ke Semarang.

Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingatinya Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika.***

PERISTIWA MEREBUT KEMERDEKAAN DI KALIMANTAN SELATAN

Menengok Kembali Peristiwa Sekitar 17 Agustus 1945 Menyimak Jasa-Jasa Pahlawan Penegak Kemerdekaan Di Bumi Kalimantan Selatan

Bulan Agustus dari tahun ke tahun akan selalu menyapa masyarakat Indonesia, maka seperti tahun-tahun yang lalu juga Agustus tahun ini dan bahkan Agustus-Agustus mendatang, kembali akan menyapa masyarakat Indonesia dengan lembayan bendera merah putih berbagai ukuran berderet-deret terpampang di jalanan dan di muka-muka rumah penduduk di negeri ini. Merah putih telah ditetapkan oleh bapak-bapak para pejuang kemerdekaan negeri ini sebagai warna bendera Indonesia merdeka. Dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dibacakan di Jakarta oleh Ir. Soekarno atas nama seluruh bangsa Indonesia, maka negeri ini telah melangkah memasuki kemerdekaan.

Saat ini kita sudah memasuki masa alih suatu generasi, karena itu masyarakat Indonesia saat ini sudah sebagian besar adalah orang-orang yang lahir sesesudah kemerdekaan. Semakin jauh jarak waktu suatu peristiwa terjadi apalagi bagi mereka yang lahir jauh sesudah peristiwa terjadi, akan semakin rentan terjadinya keliru persepsi tentang peristiwa tersebut. Ketika itulah perlu peran sejarah untuk menjembatani seseorang dengan masa terjadinya suatu peristiwa. Manakala orang tidak mengenal sejarah maka akan terjadi miskonsepsi yang akan membuat seseorang kurang memahami makna suatu peristiwa yang pernah terjadi.

Proklamasi 17 Agustus 1945 yang diperingati dan dirayakan setiap tiba bulan Agustus dimaksud, adalah suatu kejadian besar yang kemudian menentukan jalannya sejarah bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan tersebut dicetuskan oleh para pejuang bangsa ini dalam masa vacuum of power. Ketika itu Jepang yang terlibat dalam Perang Dunia II dan sedang menjajah Indonesia, menyerah kepada Sekutu (Amerika dkk) pada tanggal 14 Agustus 1945. Sedangkan tentara Sekutu sebagai pemenang perang belum mengambil alih kekeuasaan atas Indonesia.

Dengan adanya perintah yang dikeluarkan pihak Sekutu kepada Pemerintah Jepang di Indonesia untuk menjaga status quo mulai jam 1.00 siang tanggal 16 Agustus 1945, menyebabkan pimpinan tentara Jepang di Jakarta yang sebelumnya merestui rencana Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, kemudian melarangnya.

Selain itu dalam kalangan para pejuang pencetus kemerdekaan juga terjadi perbedaan pendapat. Rencana pembacaan Proklamasi Kemerdekaan yang dilakukan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 16 Agustus 1945 tidak disetujui oleh para pemuda. Karena itu untuk mencegah terlaksananya rencana tersebut, beberapa pemuda menjemput dan membawa Ir.Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ke Rengas Dengkeluk. Sehingga rencana pembacaan Proklamasi gagal dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945.

Ketika mengetahui Jepang telah jatuh dan di Indonesia terjadi vacuum of power, para pemuda di bawah pimpinan Chairul Saleh mengantarkan kembali Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta dari Rengas Dengkelok ke Jakarta, serta mendesak agar keduanya segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Dengan persetujuan dan dihadiri oleh anggota-anggota PPKI dari daerah-daerah di Indonesia, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Ir. Soekarno atas nama seluruh rakyat Indonesia, dengan didampingi oleh Drs. Moh. Hatta, pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10,00 pagi bertempat di Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Usaha para pemuda untuk menghindari kemerdekaan Indonesia sebagai hadiah Jepang tercapai, karena Proklamasi Kemerdekaan dibacakan tidak lagi seizin Pemerintah Jepang di Indonesia yang ketika itu telah menerima pesan untuk mempertahankan status quo sampai datangnya tentara.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah merupakan perwujudan dari Atlantic Charter tanggal 10 Agustus 1941yang mengakui hak menentukan nasib sendiri (right of selfdeterminition) bagi semua bangsa di dunia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tersebut sesuai pula dengan Piagam Perdamaian (Charter of Peace) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 25 Juni 1945, yang mengakui hak azasi dan menghendaki kerja sama antara bangsa-bangsa di dunia.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan di Jakarta itu, kemudian diusahakan dengan segala cara agar dapat diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia yang mendiami ribuan pulau yang tersebar di Nusantara yang luas ini.

Sumbangan yang besar nilainya dalam sejarah penyebaran berita Proklamasi ketika itu adalah bantuan yang dilakukan oleh para buruh Kantor Berita Domei yang bekerja dibawah pengawasan Pemerintah Jepang. Dengan tidak memperdulikan akibat yang mungkin terjadi atas diri mereka, dan tanpa izin Pemerintah Jepang mereka telah membuat selebaran yang berisi teks Proklamasi tersebut, mereka juga menyiarkannya melalui radio.

Sementara itu segera setelah para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan selesai mengikuti rapat-rapat dalam rangka membentuk Pemerintahan Indonesia Merdeka, mereka kemudian dipulangkan ke daerah masing-masing dengan membawa tugas melaksanakan segala sesuatu yang perlu sehubungan dengan Kemerdekaan Negara Indonesia yang telah diproklamirkan.

Berita Proklamasi Kemerdekaan baik yang dilakukan melalui siaran radio maupun yang kemudian dibawa dari Jakarta oleh A.A. Hamidhan tokoh yang ditunjuk sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan mewakili daerah Kalimantan waktu itu secara beriringan dapat diterima oleh masyarakat di Kalimantan Selatan.

Penyiaran melalui radio yang dilakukan oleh para buruh bangsa Indonesia yang bekerja di Kantor Domei dapat ditangkap melalui “radio gelap” (pada zaman Jepang semua radio dilak oleh Penguasa Jepang) di Kota Kandangan (Kab. HSS sekarang). Berita Proklamasi melalui radio Kantor Berita Domei tersebut dapat diterima langsung oleh Ahmad Kusasi seorang pegawai di Kantor Pemerintah Jepang Kandangan dan sekaligus sebagai seorang teknisi radio yang tinggal di Kampung Pandai (Jln. Singakarsa sekarang).

Berita tersebut kemudian tersebar secara bisik-bisik di kalangan tokoh pejuang di daerah Kandangan. Kemudian dengan penuh risiko berita kemerdekaan tersebut pada tanggal 20 Agustus 1945 dimuat dalam surat kabar Borneo Shimbon edisi Hulu Sungai yang dipimpin oleh H. Ahmad Basuni. Tetapi penguasa Jepang di Kandangan yang juga mendapat perintah untuk mempertahankan ”status quo” sejak menyerahnya Jepang kepada Sekutu, segera mengambil tindakan memberangus dan melarang peredaran surat kabar yang terbit pada hari itu.

Tetapi walaupun surat kabar yang memuat tentang Proklamasi tersebut tidak sempat beredar secara resmi, namun diantaranya ada juga yang lolos sampai ke tangan masyarakat. Apalagi kemudian terjadi pembicaraan dan tannda tanya masyarakat tentang mengapa Jepang melarang peredaran surat kabar yang terbit hari itu. Sehingga akhirnya rakyat secara tidak langsung mengetahui juga isi berita tersebut. Bahkan masyarakat Kandangan yang pada waktu itu sedang mengadakan pasar malam, kemudian memberi tema pasar malam tersebut sebagai “Pasar Malam Perayaan Kemerdekaan Indonesia”.

Sementara itu berita tentang kemerdekaan yang juga sampai kepada masyarakat Banjarmasin, pada awalnya sempat terpendam karena ketatnya pengawasan yang dilakukan tentara Jepang. Usaha penyiaran berita Proklamasi di Banjarmasin secara terbuka baru dimulai sesudah A.A. Hamidhan tiba dari Jakarta. Beliau adalah anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang berasal dari daerah Kalimantan Selatan yang turut serta menghadiri upacara pembacaan Proklamasi 17 Agustus 1945 di Jakarta. Beliau tiba di Banjrmasin pada tanggal 24 Agustus 1945 dengan membawa tugas-tugas yang dibebankan oleh Pemerintah Pusat.

Tugas-tugas yang harus beliau laksanakan setelah tiba di Banjarmasin tersebut adalah: (1) Mendirikan Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah Kalimantan, (2) Mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI), (3) Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Tugas-tugas tersebut tidak langsung dapat dilakukan oleh A.A. Hamidhan, karena setibanya di Banjarmasin rumah beliau dijaga ketat oleh tentara Jepang dan tidak mengizinkan beliau bepergian dan juga menerima tamu.

A.A. Hamidhan selain sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dari daerah Kalimantan, pada waktu itu juga menjadi Penanggung Jawab dan Pimpinan Redaksi Surat Kabar Borneo Shimbon Banjarmasin, sekaligus juga sebagai wartawan.

Dalam usaha menyebarkan berita tentang kemerdekaan tersebut, masih dalam pengawasan ketat penguasa Jepang, walaupun agak terlambat kemudian berhasil memuat berita-berita tentang kemerdekaan tersebut dalam Borneo Shimbon terbitan No. 851 Minggu 26 Hatji-Gatsu 2605 (26 Agustus 1945).

Penguasa Jepang yang masih terikat dengan insruksi mempertahankan “status quo” tetap tidak mengizinkan dimuatnya teks Proklamasi, kecuali yang kemudian dapat dimuat adalah teks tentang Maklumat Pembangunan Negara Indonesia Merdeka dan teks Bentuk Indonesia Merdeka yang berisi tentang UUD Negara RI dan telah dipilihnya Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno dan sebagai Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta. Sebagai risiko pemuatan berita tersebut A.A. Hamidhan harus meninggalkan Banjarmasin. Konon semula beliau sekeluarga tinggal di Malang, tetapi kemudian ke Jakarta dan aktif bekerja membantu Mr. Kasman Singodimejo yang menjabat sebagai Kepala Keamanan Daerah Jakarta. Baru setelah pengakuan kemerdekaan A.A. Hamidhan kembali ke Banjarmasin.

Setelah peristiwa penyiaran tentang kemerdekaan di Borneo Shimbon Banjarmasin tersebut penguasa Jepang masih ketat memepertahankan “status quo”. Beberapa tokoh masyarakat yang dicurigai diancam akan ditangkap, sehingga beberapa diantara mereka ada yang menyingkir ke Pulau Jawa. Karena situasi tersebut para pemimpin rakyat di daerah ini umumnya kemudian bertindak sangat hati-hati.

Barulah setelah Proklamasi berumur kurang lebih dua bulan, perubahan-perbahan mulai terjadi. Berita Proklamasi berkali-kali disiarkan melalui Radio Republik di Jakarta. Disamping itu surat kabar-surat kabar dari Jawa yang berisi tentang kegiatan-kegiatan Negara Indonesia Merdeka yang baru diproklamirkan tersebut telah banyak pula yang sampai ke daerah ini. Sejak itu pula beberapa pemimpin rakyat yang merasa bertanggung jawab mulai melakukan pembahasan-pembahasan tentang tindakan yang akan dilakukan sehubungan dengan telah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia.

Kalau sebelumnya tentara Jepang yang menjadi penghalang bagi rakyat dalam melakukan kegiatan-kegiatan sehubungan dengan kemerdekaan Indonesia ini, maka selanjutnya kekuasaan berpindah ke tangan tentara Australia yang telah menerima wewenang bertindak atas nama Sekutu. Tentara Australia mendarat di Banjarmasin tanggal 17 September 1945 dibawah komando Kolonel Rabson. Dalam rombongan tentara Australia tersebut membonceng orang-orang Belanda sebanyak 160 orang dibawah pimpinan Mayor A.L. van Assenderp. Mereka mempunyai organisasi sendiri yang disebut NICA (Netherlands Indies Civil Administration). Tujuan mereka hendak menguasai kembali Indonesia setelah Jepang menyerah kepada Sekutu.

Kedatangan tentara Australia bersama orang-orang NICA ke daerah ini pada mulanya tidak menimbulkan reaksi di kalangan masyarakat Bahkan sebagian besar rakyat menerimanya dengan rasa gembira. Apalagi kemudian rakyat mengetahui bahwa tentara Australia yang datang tersebut hanya bertugas untuk:
1. Melucuti senjata dan mengembalikan orang-orang Jepang ke negerinya.
2. Membebaskan dan mengurusi pengembalian tawanan perang Sekutu (APWI=Allied Prisoners and War Internees) ke negara mereka masing-masing.

Tetapi situasi kemudian berubah setelah tersiar selebaran dari kaum politisi Indonesia yang beralamat Metropole Hotel Melbourne Australia. Selebaran tersebut telah disebarkan pada tanggal 1 Oktober 1945. Isinya menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka dan mengajak segala lapisan masyarakat serta golongan pegawai, polisi, buruh dan lain sebagainya untuk bersatu dan supaya menolak kedatangan orang-orang NICA.

Sejak peristiwa itu rakyatpun mulai bergerak. Pemimpin-pemimpin rakyat mulai menampakkan diri. Selebaran dari kaum politisi Melbourne tersebut dianggap perlu untuk disebarkan lebih luas di masyarakat. Sehubungan dengan hal itu di Banjarmasin, Hadhariah M., F. Mohani, Hamli Tjarang dan Abddurrahman Noor mengadakan pembicaraan. Hasilnya kemudian berlangsung penyebaran lebih luas isi selebaran tersebut di masyarakat, serta berlangsungnya aksi pencoretan terhadap rumah-rumah orang Belanda di Banjamasin oleh para pemuda, yang menyatakan bahwa rumah-rumah itu milik Pemerintah Republik Indonesia.

Peristiwa serupa terjadi juga di Kandangan yang dilakukan oleh H. M. Rusli dan Hasnan Basuki serta kawan-kawan, sedangkan di Barabai dilakukan oleh H. Baderun dan kawan-kawan.

Dari Pulau Jawa kemudian diterima kabar bahwa Ir. Pangeran Muhammad Noor diangkat sebagai Gubernur Propinsi Kalimantan. Tokoh-tokoh rakyat di Banjarmasin segera mengadakan rapat di sebuah rumah di Jalan Andalas. Di tempat ini mereka membentuk Panitia Kemerdekaan Daerah yang disebut Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah Kalimantan Selatan. Dalam rapatnya malam itu KNI Daerah Kalimantan Selatan ini memutuskan:
1. Bahwa daerah Kalimantan Selatan menyatakan menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia.
2. Sebagai Residen diangkat Pangeran Musa Ardikusuma.

Lahirnya KNI Daerah Kalimantan Selatan ini tidak mendapat reaksi dari tentara Australia dan NICA. Tidak ada larangan terhadap KNI Daerah yang telah dibentuk tersebut, begitu juga terhadap keputusan-keputusannya yang telah tersiar luas di masyarakat. Dengan terbentuknya KNI Daerah Kalimantan Selatan dan telah diangkatnya Residen Kalimantan Selatan Pangeran Musa Ardikusuma, rakyat di daerah ini tidak ragu-ragu lagi tentang berita Indonesia Merdeka. Hanya yang menjadi tanda tanya, apakah tentara Australia dan NICA yang ada di daerah ini benar-benar merestui kemerdekaan itu.

Sejenak perasaan lega dan gembira mengisi perasaan para pemimpin dan rakyat di daerah ini. Dari “Kompi X” tentara Australia yang ditugaskan di Kalimantan Selatan ini, rakyat telah mendapatkan informasi yang isinya menyatakan bahwa rakyat di daerah ini seharusnya bertindak “menurunkan bendera Belanda dan menaikkan bendera Merah Putih”, tetapi mengapa belum bertindak demikian. Tanpa ada prasangka dan dengan modal keyakinan bahwa kemerdekaan adalah hak milik bangsa Indonesia, maka rakyat Kalimantan Selatan akan melaksanakan perayaan kemerdekaan dan pengangkatan Residen serta peresmian berdirinya Pemerintah Republik Indonesia Daerah Kalimantan. Para pemuda beserta rakyat merencanakan perayaan itu pada tanggal 10 Oktober 1945 di semua daerah Kalimantan Serlatan, dengan acara: (1) Menurunkan bendera Belanda, (2) Menaikkan bendera Merah Putih, (3) Pawai keliling kota.

Ketika rakyat sudah berkumpul di lapangan (halaman Gubernuran sekarang) untuk melaksanakan acara tersebut, NICA dengan dibantu oleh pimpinan tentara Australia mengeluarkan larangan dengan disertai ancaman senjata. Adanya larangan yang tak diduga-duga oleh pihak NICA itu, membuka kedok tujuan orang-orang NICA yang datang membonceng rombongan tentara Australia tersebut. Rakyat yang kecewa dengan adanya larangan itu mulai bereaksi.

Sehubungan dengan itu untuk menghindari pertumpahan darah, Kolonel Rabson dari tentara Australia mengundang Pengurus Besar PRI (Persatuan Rakyat Indonesia) untuk berunding guna menenteramkan keadaan yang semakin memanas. Dari perundingan itu diputuskan: (a) Pada hari itu rakyat dibolehkan mengadakan pawai keliling kota dengan membawa bendera dan lencana Merah Putih, (b) Di daerah-daerah (Hulu Sungai) rakyat boleh menaikkan bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Keputusan yang dipaksakan dan pelaksanaannya diawasi dengan senjata tersebut dilakukan juga oleh sebagian rakyat yang masih sanggup menahan emosi mereka. Di daerah-daerah, yaitu di Kandangan, Barabai, dan Amuntai, setelah melewati rintangan-rintangan tersebut, secara sederhana upacara menaikkan bendera Merah Putih dengan diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilakukan juga sekedar tanda syukur Indonesia Merdeka.

Dari peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 oktober 1945 itu terlihat adanya peranan NICA yang diwujudkan melalui tentara Australia. Tentara Australia yang secara resmi bertugas atas nama Sekutu di daerah ini nyatanya pada waktu terjadi peristiwa tersebut mentaati dan mmbantu sepenuhnya komando NICA.

Rahasia itu baru diketahui kemudian, bahwa ternyata waktu itu sudah ada keputusan penyerahan kekuasaan atas daerah Kalimantan Selatan dari tentara Australia kepada NICA, yakni sejak tanggal 1 Oktober 1945. Tetapi karena NICA merasa belum kuat, maka untuk sementara keputusan tentang penyerahan kekuasaan tersebut perlu dirahasiakan. Barulah pada tanggal 24 Oktober 1945 keputusan tersebut diumumkan oleh Sir Thomas Albert Blamey, Panglima Tertinggi Tentara Australia.

Dengan telah berkuasanya NICA secara resmi tersebut, rakyat menyadari bahwa Belanda ingin berkuasa kembali di daerah ini. DR. H.J. van Mook yang berhasil melarikan diri ke Australia ketika Belanda menyerah kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 kemudian membentuk pemerintahan Hindia Belanda dalam pelarian, dan kini melakukan usaha-usaha licik untuk dapat mengover pemerintahan yang telah ditinggalkan oleh Jepang.

Setelah mengetahui bahwa Jepang telah menyerah van Mook di Australia menyiapkan Pemerintahan Civil Hindia Belanda (NICA). Kemudian dengan membonceng tentara Sekutu (Australia dan Inggris) mereka berhasil sampai di Indonesia. Dalam rangka hendak berkuasa lagi di Indonesia, maka sesudah tentara Sekutu meninggalkan Indonesia, van Mook melancarkan politik “federalisme”. Dengan cara mengemukakan tujuan-tujuan yang menarik seperti yang yang dilakukan van Mook di Konperensi Malino, Pangkal Pinang dan Denpasar. Van Mook berusaha mencegah agar daerah-daerah di Indonesia tidak akan menggabungkan diri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tindakan van Mook ini jelas hendak menggagalkan berdirinya Negara Indonesia yang telah diproklamirkan dengan wilayah meliputi daerah bekas Hindia Belanda dahulu.
Untuk menghadapi usaha-usaha van Mook tersebut di Kalimantan Selatan lahir bermacam-macam gerakan organisasi perlawanan bersenjata dan organisasi politik.

Memasuki tahun 1946 di Kalimantan Selatan telah terdapat beberapa organisasi perlawanan bersenjata yang bertujuan mempertahankan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Organisasi-organisasi perlawanan tersebut, seperti:
1. BPRIK (Barisan Pemuda Republik Indonesia Kalimantan) di Banjarmasin, di bawah pimpinan M. Rusli cs.
2. GERMERI (Gerakan Rakyat Mempetahankan Republik Indonesia Kalimantan) di Banjarmasin, di bawah pimpinan Hasnan Basuki cs.
3. BPPKI (Barisan Pelopor Pemberontak Kalimantan Indonesia) yang dibentuk berdasarkan instruksi dari Ir. Pangeran Muhammad Noor selaku Gubernur Kalimantan yang berkedudukan di Yogyakarta. Organisasi ini untuk daerah Hulu Sungai dipimpin oleh M. Yusi cs., dan untuk daerah Martapura dipimpin oleh Gusti Saleh.
4. GERPINDOM (Gerakan Rakyat Pengejar Pembela Indonesia Merdeka) di Amuntai, dipimpin oleh Abdulhamidhan cs. Di Birayang telah berdiri pula GERPINDOM (Gerakan Pemuda Indonesia Merdeka) dipimpin oleh Abdurrahman Karim cs.

Usaha-usaha NICA mendekati dan mengajak sementara para pemimpin rakyat untuk bekerja sama dengan mereka, menyebabkan ada beberapa tokoh rakyat yang meninggalkan perjuangan.Tapi rakyat bersama para pemimpin yang setia pada Proklmasi masih terus berjuang dengan segala kemampuan yang ada. Korban berguguran, namun semangat kemerdekaan terus mendorong untuk tetap melanjutkan perjuangan.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Gubernur Kalimantan Ir. Pangeran Muhammad Noor yang berkedudukan di Yogyakarta memberikan bantuan dengan mengirimkan rombongan-rombongan ekspedisi ke daerah Kalimantan. Ekspedisi-ekspedisi bersenjata yang anggotanya terdiri dari putra-putra daerah yang berada di Jawa tersebut, antara lain: (1) Rombongan IX Pelopor BPRI (Barisan Pemberontak Indonesia). (2) Rombongan Mustafa Idham. (3) Rombongan Husin Hamzah. (4) Rombongan M.N. 1001 Tjilik Riwut.

Sementara itu di Haruyan (wilayah Kab. HST sekarang) lahir sebuah organisani bersenjata bernama “Lasykar Syaifullah”. Oganisasi ini tidak bertahan lama karena pimpinan-pimpinannya ditangkapi oleh Belanda. Tetapi dari reruntuhan organisasi ini dibangun kembali kelasykaran baru yang bernama “Banteng Indonesia” yang kemudian berkembang menjadi “ Batalyon Rahasia Angkatatan Laut Republik Indonesia (ALRI) Divisi IVA.

Sementara itu ide federalisme van Mook yang menghendaki agar daerah Kalimantan melepaskan diri dari Pemerintah RI dan membentuk Negara Kalimantan yang tergabung dalam Indonesia Serikat, tetap mendapat tantangan rakyat di daerah ini. Di beberapa tempat rakyat mencetuskan mosi (pernyataan) bahwa daerah mereka masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mosi-mosi rakyat tersebut, antara lain:
(a) Mosi rakyat Pagatan, Tanah Laut dan Tanah Bumbu, tanggal 6 Desember 1945.
(b) Mosi rakyat Pangkalan Bun (Kotawaringin), tanggal 17 Desember 1945.
(c) Mosi seluruh pegawai Pemerintah Kotawaringin, tanggal 27 Desember 1945.
(d) Keputusan dari Komite Nasional Indonesia Daerah Kalimantan Selatan.

Rakyat yang tergabung dalam partai SKI (Serikat Kerakyatan Indonesia) yang didirikan di Banjarmasin pada tanggal 19 Januari 1946 dibawah pimpinan Dr. D.S. Diapari, A.A. Rivai, A. Sinaga, secara tegas menolak menolak pembentukan Negara Kalimantan dan menghendaki daerah ini tetap menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia. Sikap SKI tersebut kemudian diperkuat oleh partai SERMI (Syarikat Muslimin Indonesia) yang kemudian berdiri di Banjarmasin tanggal 8 Desember 1946.
Dalam perjuangan selanjutnya kedua partai ini membentuk kerja sama politik yang rapi. Sehingga ketika NICA (Belanda) hendak membentuk Dewan Banjar, yang keputusan-keputusannya akan dianggap sebagai kehendak dari rakyat di daerah ini, kedua partai tersebut menyatakan ikut duduk dalam Dewan, dengan tujuan untuk menggagalkan apa yang menjadi tujuan Belanda.

Di samping itu kekuatan bersenjata yang telah terkoordinir dalam ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan Selatan, merupakan kemudi yang sangat menentukan. Ketika perjuangan dalam bidang politik tidak berhasil, dimana golongan pembela Proklamsi (kaum Republiken) dalam Dewan kalah suara, sehingga Dewan memutuskan akan membentuk Negara Kalimantan, maka tokoh-tokoh politik terutama yang pro Belanda menerima surat ancaman bahwa keselamatan mereka tidak terjamin apabila ikut mewujudkan keputusan Dewan tersebut.

Karena itulah semua anggota Dewan pada umumnya bersikaf pasif. Sehingga tidak ada usaha lanjutan untuk mewujudkan pembentukan Negara Kalimantan tersebut. Dengan demikian sampai tercapainya persetujuan Konperensi Meja Bundar akhir tahun 1949, dimana Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, usaha NICA (Belanda) untuk membentuk Negara Kalimantan tidak berhasil.

Semua itu adalah hasil perjuangan mereka yang rela berkorban segala-galanya waktu itu. Dan ini adalah bukti sejarah bahwa rakyat di daerah Kalimantan Selatan dengan semangat pantang menyerah waja sampai keputing berjuang membela tegaknya Proklamasi 17 Agustus 1945.

Di usia kemerdekaan yang sudah sekian tahun ini, mereka pejuang-pejuang yang telah berkorban segala-galanya untuk negeri ini, umumnya telah tiada. Kita hormati mereka, kita teruskan cita-cita mereka, dengan ikut memberikan pengabdian membangun kemaslahatan bangsa dan negara. Hidayah hanya milik orang-orang yang mengabdi dan mendekatkan diri kepada-Nya. (HRN, Peneliti Sejarah dan Nilai Tradisional).***